Presiden Jokowi menyampaikan bahwa biaya logistik saat ini cukup membebani, dan  beliau memberikan target kalau biaya logistic harus bias turun di angka 17% di tahun 2024. Wajar Presiden mempunyai keinginan tersebut, pasalnya untuk kebutuhan biaya logistik saat ini perlu mengeluarkan biaya 23% dari produk domestic bruto (PDB), tentu angka tersebut sangat membebani para pelaku usaha, mengingat di beberapa negara seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam rata-ratanya hanya 13-14%.

Karena hal tersebut, lembaga dan kementerian terkait terus membenah diri dalam efesiensi logistik dengan tujuan untuk memangkas biaya logistik. Ada beberapa upaya untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain dengan menyempurnakan kebijakan pembangunan transportasi laut, pembangunan infrastruktur, pembangunan konektivitas sarana prasarana pelabuhan internasional dan pengembangan pelabuhan pendukung tol laut.

Untuk meningkatkan efesiensi logistik pada pelabuhan, pemerintah melalui kementerian perhubungan menyiapkan pembenahan secara digital pada sistem logistik pada pelabuhan. Oleh karena itu pemerintah akan membangun konsep hub and spoke (Pengelolaan jaringan komunikasi untuk perniagaan dan keselamatan perhubungan laut secara efisien).

Konsep pelabuhan tersebut akan di aplikasikan di seluruh pelabuhan di Indonesia, hal itu untuk terwujudnya konektifitas secara digital untuk mewujudkan sistem tol laut yang terintergrasi. Pemerintah akan terus mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan komoditas daerahnya guna meningkatkan muatan balik kapal yang bersandar di setiap pelabuhan daerah.

Digitalisasi pelabuhan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor impor dan meningkatkan produktifitas komoditas daerah sebagai produk unggulan yang dipasarkan secara internasional.